Kompetensi Teori-teori sosial yang bersandarkan pada teori interaksi simbolik

Teori-teori sosial merupakan teori bagaimana hidup bermasyarakat. Hal tersebut tak terlepas dari interaksi, interaksi sangat di perlukan dalam bermasyarakat.  Interaksi di dalam bermasyarakat tak hanya ditunjukan dengan komunikasi secara langsung melainkan lewat simbol-simbol pun dapat berinteraksi.  

Dengan mengambil mata kuliah Teori-Teori Ilmu Sosial ini maka terdapat kompetensi. Kompetensi yang di dapat dari mata kuliah ini yang bersandarkan pada teori interaksi simbolik adalah dapat mengetahui pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, dan juga hubungan antara individu dengan masyarakat. Karena kita ketahui sendiri bahwa kita hidup tak terlepas dari masalah, maka dari itu kita harus menjadi diri sendiri, bisa menempatkan diri dengan baik , dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara sendiri-sendiri di dalam masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk mendatangkan perbaikan kehidupan bersama.

Kurangnya Potensi PR Pemerintah dengan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan wajah pemerintah yang paling buruk adalah era reformasi. Dimana masyarakat seolah-olah ada disatu pihak dan pemerintah di pihak lain, yang tercermin dari sikap masyarakat yang memperlakukan pemerintah yang harus dituntut.  Hal ini dikarenakan  bebasnya menyatakan pendapat, kurangnya memahami dan saling mendukung. Dan  disebabkan kurang berfungsinya hubungan masyarakat (Humas) sebagai Instansi Pemerintah. Humas (public relation) mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mengarahkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat pemerintah bagi keberhasilan pembangunan. Fungsi utama humas ialah menjelaskan tujuan dan kebijakan pemerintah atau instansi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mengerti dan berpartisipasi. Secara politik suksesnya pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pencapaian program yang telah ditetapkan, tetapi juga ditentukan oleh faktor seberapa jauh masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tersebut, atau yang disebut sebagai faktor kekuatan public relation.

Apabila dilihat dari aspek kelembagaannya, humas mempunyai potensi yang sangat besar dalam jembatan layanan informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Bila setiap daerah maupun di instansi pusat terdapat lembaga kehumasan pemerintah, maka minimal terdapat lebih dari 700 lembaga humas, yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pengolahan, pendiseminasian, serta layanan informasi. Unit kerja humas tersebut dapat didayagunakan sebagai kekuatan aliran informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Suatu potensi besar dalam rangka menyampaikan dan menyebarkan kebijakan (pusat dan daerah), sekaligus sebagai kekuatan untuk merespon dan menetralisir isu-isu atau opini negatif.

Dengan demikian dapat diciptakan pemahaman dan persepsi yang sama antar pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat atau seluruh stakeholders mengenai kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pilkada dan sebagainya. Selain itu dapat diminimalisir konflik vertikal maupun horizontal, serta adanya saling memahami dan saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun, potensi yang belum cukup besar tersebut hingga sekarang belum benar-benar dapat didayagunakan secara optimal untuk mewujudkan adanya saling memahami dan saling mendukung antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Kurangnya Potensi PR Pemerintah dan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan wajah pemerintah yang paling buruk adalah era reformasi. Dimana masyarakat seolah-olah ada disatu pihak dan pemerintah di pihak lain, yang tercermin dari sikap masyarakat yang memperlakukan pemerintah yang harus dituntut.  Hal ini dikarenakan  bebasnya menyatakan pendapat, kurangnya memahami dan saling mendukung. Dan  disebabkan kurang berfungsinya hubungan masyarakat (Humas) sebagai Instansi Pemerintah. Humas (public relation) mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mengarahkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat pemerintah bagi keberhasilan pembangunan. Fungsi utama humas ialah menjelaskan tujuan dan kebijakan pemerintah atau instansi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mengerti dan berpartisipasi. Secara politik suksesnya pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh pencapaian program yang telah ditetapkan, tetapi juga ditentukan oleh faktor seberapa jauh masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tersebut, atau yang disebut sebagai faktor kekuatan public relation.

Apabila dilihat dari aspek kelembagaannya, humas mempunyai potensi yang sangat besar dalam jembatan layanan informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Bila setiap daerah maupun di instansi pusat terdapat lembaga kehumasan pemerintah, maka minimal terdapat lebih dari 700 lembaga humas, yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pengolahan, pendiseminasian, serta layanan informasi. Unit kerja humas tersebut dapat didayagunakan sebagai kekuatan aliran informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Suatu potensi besar dalam rangka menyampaikan dan menyebarkan kebijakan (pusat dan daerah), sekaligus sebagai kekuatan untuk merespon dan menetralisir isu-isu atau opini negatif.

Dengan demikian dapat diciptakan pemahaman dan persepsi yang sama antar pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat atau seluruh stakeholders mengenai kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pilkada dan sebagainya. Selain itu dapat diminimalisir konflik vertikal maupun horizontal, serta adanya saling memahami dan saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun, potensi yang belum cukup besar tersebut hingga sekarang belum benar-benar dapat didayagunakan secara optimal untuk mewujudkan adanya saling memahami dan saling mendukung antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

faktor pendukung dan penghambat serta pemecahannya dalam agent of change

1.      faktor pendukung dalam menjalankan visi dan misi sebagai agent of change and development :

- Faktor dari dalam diri yang mempunyai kemampuan untuk memimpin.

-  Modal berkepribadian yang bertanggungjawab dan berperilaku yang beretika

-  Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan berintelek

2.      Faktor penghambat :

-  Lingkungan yang tidak mendukung akan adanya kerja sama yang baik

-  Mental dari seorang pemimpin yang masih tepengaruh oleh gejolak kejiwaan seperti emosi yang tidak stabil.

-   Kurangnya pengetahuan baik itu dari masyarakat maupun dari pemimpin

3.      Untuk pemecahan dari faktor penghambat tersebut adalah seorang pemimpin hendaknya harus bisa membaca segala sesuatu kondisi yang terjadi di sekitar, guna menjawabi dan mengantisipasi keadaan atau tantangan yang bakal terjadi, bertanggungjawab untuk resiko yang diambil, dan memperbaiki diri untuk suatu kekeliruan .

strategi mengatasi konflik

Di dalam suatu organisasi konflik memang tidak bisa di hindari, karena di dalam suatu organisasi tersebut terdiri dari banyak individu-individu yang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Selain itu adapun penyebab dari adanya suatu konflik ialah, batasan pekerjaan yang tidak jelas, hambatan komunikasi, dan standar peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal serta adanya harapan yang tidak terwujud.

Dalam menindaklanjuti dari konflik tersebut agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan yang disertai dengan kekerasan, maka memerlukan strategi yang di perlukan yaitu :

·         Memotivasi diri dengan cara menganggap bahwa konflik tersebut merupakan suatu cara atau jalan untuk menuju yang lebih baik

·         Dengan adanya konflik, maka kita sebagai leader harus mampu menjadi pendengar yang baik, kemudian memahami apa yang menjadi penyebab konflik, setelah itu  menyikapi dengan cara mengambil keputusan yang bijak atas permasalahan tersebut demi tercapainya tujuan bersama

·         Menganggap bahwa dengan adanya konflik maka menghidupkan kembali norma-norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru.